40 RUMAH DI DESA SALUA TERKENA BANJIR

PALU,(14/3) – Sebanyak 40 rumah terkena dampak banjir bandang, 14 rumah diantaranya rumah rusak terendam lumpur dan 1 rumah rata dengan tanah terbawa arus di Desa Salua, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Peristiwa yang terjadi pada Minggu (13/4) malam tersebut juga merusak jaringan pipa air bersih, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.Hingga Senin sore masyarakat korban setempat masih mengungsi di rumah keluarga terdekat.

Menurut pengakuan warga, banjir datang sekitar pukul 20.00 WITA saat sebagian warga sudah istirahat.

Rasyid, salah seorang korban yang rumahnya hancur menceritakan, pada Minggu sore hujan deras disertai angin kencang mengguyur desa itu dan sekitarnya. Warga tidak menyangka jika banjir datang dan merusak rumah mereka."Tiba-tiba air muncul dan menghantam rumah-rumah di sini," kata Rasyid, Senin sore.

Dia mengatakan air meluap melalui bekas sungai yang sudah lama tidak lagi dilalui air. Sebagian rumah penduduk di bangun di bekas sungai tersebut. Umumnya rumah warga di lokasi kejadian terbuat dari papan namun berlantai semen. Korban yang rumahnya rusak parah, saat ini sedang mengungsi di rumah keluarga terdekat.

Kades Salua, Yance Pogeleng mengatakan, pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial telah menurunkan bantuan berupa pakaian dan makanan seperti mie instan."Masyarakat sekarang ini butuh air bersih karena jaringan pipa rusak," kata Yance.

Ia juga mengatakan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta karena terdapat pula tanaman seperti kakao rusak terkena dampak banjir,(bp003)

Sumber : http://www.beritapalu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1158:40-rumah-di-desa-salua-terkena-banjir&catid=45:sigi&Itemid=157

MANTAN KADIS KIMTAWIL DONGGALA DITAHAN

DONGGALA,(15/3) - Mantan Kepala Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Andi Sose ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Donggala, Senin sore, setelah diperiksa hampir 6 jam.

"Penahanan ini dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," kata Kepala Kejaksaan Negeri Donggala Agoes Sunanto Prasetyo di ruang kerjanya, Senin.

Andi Sose yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Narkoba Kabupaten Donggala ini diduga melakukan penggelapan pajak sebesar Rp. 3 miliar.

Penahanan Andi Sose adalah pengembangan kasus dengan terpidana Muhammad safar Pembantu Bendahara Dinas Kimtawil Donggala yang telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dan dihukum 15 tahun penjara pada akhir 2010. Andi Sose diduga mempengaruhi anak buahnya untuk bertindak menyalahi aturan.

Selain itu, Andi Sose diduga juga menyalahgunakan jabatannya ketika dana pembangunan fisik sebesar Rp. 29 miliar disimpan ke rekening dinas yang dipimpinnya. Seharusnya dana tersebut langsung dikucurkan ke rekening sejumlah rekanan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan proses pekerjaan.

"Itu telah menyalahi aturan, indikasinya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain," ujar Agoes.

Setelah menjalani pemeriksaan diruangan Pidsus Kejari Donggala sampai pukul 16.00 WITA, Andi Sose akhirnya digiring ke dalam mobil tahanan.

Saat ditanya wartawan menuju mobil tahanan, Andi Sose enggan memberikan komentar, ia hanya terus berjalan didampingi oleh Pengacara dan petugas keamanan menuju mobil tahanan.(BP001/BP003)

Sumber : http://www.beritapalu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1161:mantan-kadis-kimtawil-donggala-ditahan&catid=35:donggala&Itemid=124

40 RUMAH DI DESA SALUA TERKENA BANJIR

Senin, 14 Maret 2011

 

PALU,(14/3) – Sebanyak 40 rumah terkena dampak banjir bandang, 14 rumah diantaranya rumah rusak terendam lumpur dan 1 rumah rata dengan tanah terbawa arus di Desa Salua, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.  Peristiwa yang terjadi pada Minggu (13/4) malam tersebut juga merusak jaringan pipa air bersih, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.Hingga Senin sore masyarakat korban setempat masih mengungsi di rumah keluarga terdekat.

Menurut pengakuan warga, banjir datang sekitar pukul 20.00 WITA saat sebagian warga sudah istirahat.
Rasyid, salah seorang korban yang rumahnya hancur menceritakan, pada Minggu sore hujan deras disertai angin kencang mengguyur desa itu dan sekitarnya. Warga tidak menyangka jika banjir datang dan merusak rumah mereka."Tiba-tiba air muncul dan menghantam rumah-rumah di sini," kata Rasyid, Senin sore.

Dia mengatakan air meluap melalui bekas sungai yang sudah lama tidak lagi dilalui air. Sebagian rumah penduduk di bangun di bekas sungai tersebut. Umumnya rumah warga di lokasi kejadian terbuat dari papan namun berlantai semen. Korban yang rumahnya rusak parah, saat ini sedang mengungsi di rumah keluarga terdekat. 

Kades Salua, Yance Pogeleng mengatakan, pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial telah menurunkan bantuan berupa pakaian dan makanan seperti mie instan."Masyarakat sekarang ini butuh air bersih karena jaringan pipa rusak," kata Yance.

Ia juga mengatakan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta karena terdapat pula tanaman seperti kakao rusak terkena dampak banjir,(bp003)

Sumber : http://www.beritapalu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1158:40-rumah-di-desa-salua-terkena-banjir&catid=45:sigi&Itemid=157

RATUSAN WARGA BENTROK

Senin, 09 Mei 2011
 
PALU,(9/5) - Ratusan warga dari berbagai kelurahan dan desa di perbatasan Kota Palu dengan Kabupaten Donggala, Senin dini hari  terlibat bentrokan. Membuat Kepolisian dari dua wilayah itu sempat kewalahan menangani bentrokan tersebut. Dalam suasana yang gelap gulita warga dari Kelurahan Baiya, Kelurahan Kayumalue dan Kelurahan Pantoloan Kota Palu terlibat aksi saling melempar batu dengan ratusan warga dari Desa Wani satu dan dua. 
Aksi saling lempar batu itu berlangsung berjam-jam lamanya. Sementara petugas kepolisian hanya beberapa personil saja, aksi lempar terus terjadi sekalipun pihak kepolisian telah memberikan tembakan peringatan ke udara.

Bentrokan antar warga bertetangga kampung  diduga dipicu oleh peristiwa malam sebelumnya, saat itu aksi saling serang juga sempat terjadi. Namun bisa cepat ditangani oleh kepolisian.
Melihat situasi makin memanas pihak kepolisian meningkatkan kekuatan untuk memaksa warga agar bubar.Bentrokan tersebut menyebabkan warga terkena pukulan dan lemparan batu bahkan petugas kepolisian pun tidak luput terkena lemparan batu dari dua kelompok yang bertikai. 

Bentrokan antar warga itu pun baru bisa dikuasai petugas kepolisian hingga menjelang subuh, setelah ratusan polisi membubarkan dua kelompok warga dengan cara memblokir jembatan yang menjadi arena pertempuran.(bp013/bp003)

Sumber : http://www.beritapalu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1294:ratusan-warga-bentrok&catid=34:palu&Itemid=126

IMPLEMENTASI REDD+: Pemerintah Harus Pertimbangkan Konflik Tenurial

Kamis, 28 April 2011 21:18

PALU,(28/4)  – Pemerintah diharap mempertimbangkan konflik-konflik tenurial (klaim atas hak) yang terjadi antara negara dan masyarakat, sebelum diimplementasikannya program pengurangan pelepasan emisi karbon melalui pencegahan perubahan fungsi kawasan hutan dan penurunan kwalitas hutan, atau dalam istilah popularnya disebut Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) tahun 2012 nanti.

Hal tersebut terungkap pada konferensi pers antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Yayasan Merah Putih di Sekretariat AJI Sulteng, Rabu (27/4).

“Masih banyaknya tata batas hutan yang belum jelas dan menjadi kewenangan pemerintah, dikhawatirkan bisa menghambat proses implementasi REDD+ nantinya. Di Sulteng, berdasarkan catatan Walhi, rata-rata lokasi yang dijadikan kawasan konservasi bermasalah tentang tata batas,” kata Amat Pelor perwakilan dari Walhi Sulteng.

Di wilayah tersebut, telah terjadi okupasi oleh masyarakat lokal dari luar kawasan, masuk dalam zona inti TNLL, tepatnya di wilayah Dongi-dongi. Dan setelah masuknya masyarakat tersebut sejak awal tahun 2000, hingga kini pemerintah belum melakukan apa-apa terhadap mereka. Pemerintah hanya membuat perencanaan-perencanaan di atas kertas terkait nasib warga Dongi-dongi.

Direktur Oprasional Yayasan Merah Putih, Amran Tambaru menyebutkan, hal yang sama juga terjadi di wilayah Suaka Margasatwa Bakiringan, di Kecamatan Batui Kabupaten Banggai. Masuknya perusahaan sawit dan masyarakat ke dalam kawasan tersebut seolah dibolehkan pemerintah. Sebab dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, pembangunan infrastruktur berupa jalan, sekolah, rumah ibadah dan pemukiman masyarakat tidak pernah dipermasalahkan oleh pemerintah.. “Nanti pada akhir tahun 2009 lalu, pemerintah baru melirik persoalan tersebut. Kalaupun dipermasalahkan, hanya dilihat dari sudut pandang pelanggaran pidana, tidak pada subtansi kenapa masyarakat melakukan perambahan,” katanya.

Untuk diketahui juga, saat ini beberapa wilayah di lima kabupaten di Sulteng, direncanakan akan menjadi tapak REDD melalui program inisiasi dari tiga lembaga PBB, yakni UNEP, UNDP dan FAO bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan RI, dengan nama UN-REDD Indonesia Programme. Lima wilayah itu akan menjadi proyek percontohan untuk persiapan implentasi REDD+ tahun 2012.

Terhadap hal itu, maka koalisi LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di Sulteng yang tergabung dalam Pokja Pantau REDD menegaskan, sebelum lebih jauh melangkah, pemerintah harus benar-benar menunjukkan keseriusannya pada masalah tenurial, baik di Sulteng maupun di Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah juga harus memepertimbangkan unsur keterlibatan masyarakat dan mengakomodir masukkan mereka dalam pengambilan keputusan tentang implementasi REDD+.(bp020/bp003)

Sumber : http://www.beritapalu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:implementasi-redd-pemerintah-harus-pertimbangkan-konflik-tenurial&catid=34:palu&Itemid=126 

Nelayan Donggala Minta Perhatian Gubernur

PALU-Masyarakat Nelayan di kabupaten Donggala yang bermukim dipesisir pantai sangat mengharapkan perhatian dari gubernur /wakil gubernur Sulteng terpilih, Longki Djanggola-Sudarto. Keinginan masyarakat tersebut disampakan melalui dialog dengan anggota komisi IV DPRD Sulteng, Rusli DG Palabbi pada kegiatan reses di kecamatan Banawa.

“masyarakat nelayan dipesisir sama sekali belum mendapat perhatian dari dari pemerintah Provinsi(Pemprov) Sulteng. Nasib mereka masih sangat memperihatinkan da bergantung pada perhatian kita semua khususnya pemerintah”kata rusli, selasa(19/4).

Kata Rusli, beberapa keluhan masyarakat menyangkut sarana dan prasarana air bersih, MCK serta infrastruktur jalan di lingkungan pemukiman warga. Mereka juga butuh bantuan modal usaha dari pemerintah untuk menopang kehidupan mereka, terutama untuk masadepan pendidikan anak-anak mereka,” tambahnya.

Olehnya kata dia, dia sebagai perwakilan rakyat dari dapil donggala dirinya akan semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut pada pembahasan APBD perubahan tahun 2011. “Tentunya juga melalui dinas teknis yang terkait langsung dengan masalh tersebut,”tutupnya.(RIFAY)

Sumber : Media Alkharaat  

TATA RUANG KOTA PALU DINILAI TAK KONSISTEN

Minggu, 20 Maret 2011 19:36 

PALU,(20/3) - Direktur Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) menilai tata ruang Kota Palu dinilai tidak konsisten terkait peruntukkan wilayah sebuah kawasan salah satunya terkait maraknya perusahaan industri galian  C melakukan reklamasi di wilayah kawasan Teluk Palu.

“Kami khawatir, pembangunan yang tidak terkendali akan terjadi dan dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat sendiri, baik itu secara ekonomi maupun ekologi,” katanya.

Dedi mengatakan, di Kelurahan Buluri sebelumnya pemerintah memberikan bantuan bagi masyarakat sejumlah bibit untuk budidaya rumput laut. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah juga mengeluarkan izin pertambangan galian C di wilayah yang sama. Ia mengaku telah menerima beberapa keluhan dan keberatan dari masyarakat atas fenomena itu.

“Saya menduga, pemerintah Kota Palu tidak mempunyai rencana tata ruang wilayah yang matang atau pengambilan keputusan mengeluarkan izin untuk sebuah industri tidak mengacu pada RTRW,”

“Soal reklamasi itu harus dipertimbangkan matang-matang. Bisa saja ada yang bilang kalau untuk wilayah pesisir di Teluk Palu perlu direklamasi agar tidak terjadi abrasi. Tapi perlu di ingat, secara logika, air itu selalu mengalir mencari tempat yang rendah. Jadi kalau di suatu wilayah direklamasi, maka komposisi air dalam jumlah besar akan mencari titik terrendah. Dan itu juga akan mengakibatkan abrasi,” jelasnya.

Kata dia, di Kelurahan Watusampu banyak warga yang mengeluh kalau pagar di belakang rumah yang berbatasan dengan bibir pantai, tumbang karena abrasi. Kata dia, rata-rata reklamasi dilakukan untuk kebutuhan dermaga pengangkut galian C. Lokasi yang ditimbun luasnya mulai 100 hingg 200 meter ke   arah pantai. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Palu, Ramli Usman menanggapi permasalahan tersebut mengaku sudah menerima isntruksi dari Walikota Palu untuk membatasi pengeluaran izin pembangunan dermaga di wilayah tersebut. Ia mengakui, kondisi tersebut cukup mengganggu, meski wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai wilayah industri galian C.

“Walikota meminta agar semua pengangkutan calian C dilakukan melalui dermaga khusus. Jadi tidak ada lagi yang membuat dermaga baru dan mereklamasi pantai,” katanya.

Ramli mengatakan pula beberapa waktu terakhir ia secara tegas menolak dua perusahaan yang meminta izin untuk pembangunan dermaga. Menurutnya, beberapa izin yang dikeluarkan sebelumnya sudah memenuhi syarat teknis dan lingkungan dari instansi terkait. (bp020/bp003)

Sumber : http://www.beritapalu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1175:tata-ruang-kota-palu-dinilai-tak-konsisten&catid=34:palu&Itemid=126