Puluhan Warga Watusampu Muntah Darah

 Berdasarkan data yang di himpun Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Sulteng, sebanyak 20 orang warga kelurahan watusampu, kecamatan palu barat mengidap penyakit muntah darah, batuk darah dan sakit dada/paru-paru bahkan tiga diantaranya sampai meninggal dunia. Penyakit tersebut diduga diakibatkan karena polusi udara dari pekerjaan sejumalah perusahaan tambang galian C yang beroperasi diwilayah itu. Direktur YPR Sulteng Dedy Irawan mengungkapkan, dari hasil survey yang dilakukan terhadap tujuh perusahaan tambang yang beroperasi dikelurahan tersebut dan aktivitas pertambangan dilakukan berada persis dibawah wilayah pemunkiman warga terutama di wilayah watusampu Dusun III.

“Sejumlah warga banyak yang mengeluh dan mengatakan bahwa aktivitas tambang sudah hampir masuk di dapur mereka” ujar dedy, saat jumpa pers di kantor YPR yang beralamat di jalan Alam Raya, kecamatan palu barat, kamis (3/5).

Dedy melanjutkan,  aktivitas penambangan pasir, batu dan kerikil juga beroperasi tidak jauh dari badan sungai-sungai dan pantai teluk palu, sehingga tidak mengganggu konsentrasi keseimbangan lingkungan diwilayah pesisir dan dapat mengakibatkan aliran pinggiran sungai menjadi lebar. Hal ini sangat berdampak dengan perkebunan serta permukiman masyarakat sekitar serta penimbunan (reklamasi) yang dilakukan juga merusak ekosistem terumbu karang, dan vegatasi hutan mangrove,” tuturnya.

Melihat keadaan seperti itu, dedy mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah kota palu yang terkesan tidak peduli terhadap kehidupan masyarakat setempat yang setiap hari menghirup udara yang sudah terkontaminasi dengan debu-debu dari aktivitas pertambangan.

“walikota seharusnya sudah memikirkan dampak yang akan terjadi jika perusahaan tersebut diberi izin beroperasi, wsalikota juga seharusnya lebih peduli terhadap kehidupan masyarakat watusampu, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan anak-anak disana,” pungkasnya.

Sumber : http://www.harianmercusuar.com/

IMPLEMENTASI TATA RUANG KOTA PALU DINILAI TIDAK KOSISTEN

IMPLEMENTASI TATA RUANG KOTA PALU DINILAI TIDAK KOSISTEN

PALU- Implementasi Tata Ruang Kota Palu dinilai tidak konsisten. Hal ini dikatakan Yayasan Pendidikan Rakyat Sulteng, Joisman Tanduru, kepada media ini pada siaran persnya kamis(2/6).

Menurutnya, ruang-ruang Publik semakin tidak menentu sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat miskin. Selain itu, penetapan dan pengakuan terhadap wilayah kelolah rakyat tidak mendapat perhatian serius oleh pemerintah,

seperti perti pengelolaan Teluk Palu yang cenderung memberika peluang pada pembangunan usaha-usaha skala besar, hingga pemberian izin reklamasi pantai.

Mestinya kata dia, kalau pemerintah konsisten dengan pengembangan rumput laut di wilayah pesisir teluk palu, jangan ada izin lagi bagi pertambangan galian C diwilayah Palu Barat.

“kalau  kita jalan ke Donggala, kita akan menemukan banyak banyak sekali galian C. dan semuanya melakukan reklamasi untuk pembangunan dermaga pengankut” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi kembali mengimplementasi dari rencana Tata Ruang Kota Palu sebelumnya,  serta mensosialisasikannya pada masyarakat, sebab hingga saat ini masyarakat belum mengetahuibagaimana rencana implementasi  Rencana Detil Tata Ruang (RDTL) Kota Palu sebelumnya.

Ketidak konsistenannya juga terjadi diwilayah DAS Kota Palu, dengan adanya pembangunan rumah susun dan bangunan permanen lainnya. Menurut Peraturan Daerah (Perda) nomor 17 tahun 2002 tentang garis sepadanan pantai dan sungai Kota Palu wilayah itu adalah kawasan jalur hijau antara 50-100 meter  dari wilayah DAS.

Sasaran umum untuk kepentingan ekonomi masyarakat juga masih banyak tak berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan Pasar Petobo misalnnya. Hingga saat ini tidak banyak di tempati masyarakat. Hal ini juga terjadi di pasar modern Tavanjuka. Para pedagang masih enggan menempati pasar tersebut.

Pihknya juga khawatir, atas implementasi berbagai program yang coba di wacanakan pemkot saat ini, seperti program Green and Clean dan slogan Kota Palu City For All, jika kondisi Tata Ruang saat ini tidak di evaluasi dan di benahi. (SAHRIL)

Sumber : media Alkhairaat

REKLAMASI TELUK PALU

Masyarakat dan LSM Tetap Menolak

 PALU- Mayarakat dan  sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tetap menolak upaya reklamasi pantai teluk palu yang direncanakan Pemerintah Kota Palu. coordinator, koalisi anti reklamais teluk palu, Dedi Irawan, kepada media alkhairaat Rabu(11/4) mengatakan, meski pihak pemkot mengklaim bahwa masyarakat setuju, namun pihaknya menemukan maish banyaka kelompok masyarakat yang menolak.

“namun pemkot telah melakukan upaya untuk membujuk msyarakat melalui melalui tingkat pemerintah kelurahan. Tapi beluk semua sepakat. Kami bersama dalam koalisi ini terus melakukan upaya melalui diskusi-diskusi dengan masyarkat yang berada disekitar teluk Palu. mereka tetap menolak” jelas Dedi, yang juga Direktur Yayasan Pendidikan Rakyat sulteng.

Mengapa upaya penolakan harus dilakukan kata Dedi, sebab banyak fakta-fakta yang menunjukan bahwa reklamais akan berdampak buruk terhadap lingkungan.

Konflik Kurans Anggaran Lebih Rp 1 Milyar

Palu- Pemkot palu telah mengeluarkan anggaran lebih Rp 1 milyar. Untuk membiyayai penanganan bentrok antar warga di kelurahan Nunu dan Kelurahan Tavanjuka. Anggaran sebesar itu digelontarkan kurun empat bulan terakhir.

Demikian dikatakan Asisten II/Perekonomian dan pembnagunan Setdakot Palu, Ansyar Sutiadi, kepada media ini, rabu kemarin.

5 Rumah dan 2 Motor Dibakar Dalam Bentrok Warga di Palu

5 Rumah dan 2 Motor Dibakar Dalam Bentrok Warga di Palu - Bentrok antardua kelompok bertetangga terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Akibat bentrok tersebut, lima rumah dan dua motor hangus dibakar massa.

Warga Kelurahan Nunu, Palu Barat, dan Kelurahan Tavanjuka, Palu Selatan, Sulawesi Tengah, perang batu dan saling panah di perbatasan wilayah, Rabu (4/4/2012), sekitar pukul 05.35  Wita. Kedua kelurahan ini bersebelahan.

Belum diketahui siapa yang memulainya, namun kedua kubu yang selama ini bertikai saling serang dengan menggunakan batu dan senjata rakitan. Arus lalu lintas yang menghubungkan kedua wilayah itu ikut lumpuh.

“Saya memilih tinggal di rumah orangtua untuk sementara dan meninggalkan rumah di Nunu. Khawatir kalau tiba-tiba bentrok lagi, apalagi kalau sudah malam,” kata Jumiati (32), warga Jalan Jati, Kelurahan Nunu, yang mengungsi ke Jalan Merpati, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan.

Suasana semakin memanas dan tak terkendali. Lima rumah warga yang terletak di Kelurahan Nunu habis terbakar. Pemilik rumah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa lari untuk menyelamatkan diri. Tak hanya rumah, sedikitnya dua unit sepeda motor warga juga habis terbakar.

Meski tidak menelan korban jiwa, belasan warga dari kedua pihak mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu dan terkena anak busur.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga bentrokan ini dipicu ulah sejumlah 30  orang bertopeng yang membakar rumah salah satu warga Kelurahan Tavanjuka. Warga dua kelurahan saling tuding dan bentrokan pun pecah.

Polisi mengerahkan ratusan personel dan kendaraan taktis ke lokasi. Tembakan gas air mata membuat warga kocar-kacir dan menghentikan bentrok.

Selain menembakkan gas air mata, mobil barikade Brimob Polda Sulteng juga dikerahkan menghalau kedua warga agar mundur di wilayahnya masing-masing. Hingga kini, aparat kepolisian masih berjaga di lokasi untuk menghindari bentrok susulan. Personel TNI juga ikut membantu dengan membarikade perbatasan dua kelurahan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, ratusan petugas disiagakan di perbatasan kedua wilayah bertetangga ini. Rencananya siang ini Tim Identifikasi Polda Sulawesi Tengah akan melakukan olah TKP. Polisi juga masih menyelidiki motif di balik bentrokan ini.

 

Sumber : http://www.info-terkini.com/kriminal/5-rumah-dan-2-motor-dibakar-dalam-bentrok-warga-di-palu/

FPKR Tolak Aktivitas PT CPM

Lakukan Eksplorasi Tambang di Dondo

PALU- Belasan massa yang mengatas namakan Fron Penyelamat Kedaulatan Rkyat (FPKR) Sulteng, berunjukrasa dengan mendatangi kantor PT Citra Palu Mineral (CPM) di jalan Tinombala, rabu kemarin (21/3). Unjukrasa yang juga membawa beberapa warga dari kecamatan dondo itu, menyatakan penolakan terhadap rencana eksplorasi PT CPM dilokasi tambang emas di kecamatan dondo Kabupaten Toli-toli.

Dalam orasinya Dedy Irawan, mengatakan PT CPM yang merupakan pemilik kontrak karya, saat ini sedang melakukan mobilisasi alat berat dikecamatan dondo, kabupaten toil-toli. Hal itu menjadi bukti kalu PT CPM akan segera melakukan ekspplorasi di lokasi tambang tersebut.

“kehadiran CPM yang akan mengeksplorasi tambang di Dondo, jelas akan menggangu aktivitas masyarakat disekitar. Masyarakat sekitar akan terancamtergusur” ujarnya.

Walhi: REDD+ cuma proyek

Kamis, 15 Maret 2012 17:12 WIB | 1319 Views

Jakarta (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, penerapan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+) hanya sebatas proyek, dan bukan pada penyelamatan hutan dan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan.

"Walhi menilai sejauh ini, para pelaku dan pendukung REDD+, tidak memahami kondisi degradasi hutan dan lingkungan yang terjadi, konteks REDD+ hanya sebatas sebuah proyek dengan uang besar bukan pada bagaimana menyelamatkan hutan," kata Manajer Advokasi Hutan dan Perkebunan Skala Besar Eksekutif Nasional Walhi, Deddy Ratih di Jakarta, Kamis.