JAKSA BELUM TETAPKAN TERSANGKA KORUPSI PILKADA SIGI

Selasa, 25 Januari 2011 00:52

PALU (24/01) - Kejaksaan Negeri Donggala belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sigi, beberapa waktu lalu. Kejaksaan masih terus memeriksa pihak-pihak yang terkait untuk melengkapi berkas.

Kepala Kejari Donggala Agoes SP, SH MH mengatakan pihaknya masih terus mendalami keterangan-keterangan dan keterlibatan, baik dari KPUD Donggala selaku penyelenggara maupun dari kalangan pemerintah kabupaten.

''Sekarang prosesnya masih dalam penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk menentukan siapa saja yang bisa mengarah menjadi tersangka. Dalam satu atau dua hari ini sudah ada hasilnya,'' kata Agoes di kantornya, Senin siang.

Menurut Agoes, dana pilkada sebesar Rp10 miliar lebih, masih ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar empat miliar rupiah. Selain itu, ada dana tambahan sebesar Rp2,2 miliar yang dicairkan tanpa melalui persetujuan DPRD Sigi.

Dalam pemeriksaan, jaksa kembali memanggil ketua KPUD Donggala Amir Mahmud, bekas Sekretaris Fredrikson Djiloi serta para nggota KPUD lainnya. Mereka dimintai keterangan dan diperiksa di sejumlah ruangan oleh tim yang sudah dibentuk.

Saat keluar dari ruangan pemeriksaan, Ketua KPUD Donggala Amir Mahmud tidak banyak berkomentar. ''Nanti saja yah. Saya mau istirahat. Pemeriksaan masih akan dilanjutkan sore sebentar,'' kata Amir Mahmud sambil menuju mobil dinasnya.

Begitupula dengan bekas Sekretaris KPUD Sigi Frederikson Djiloi saat akan memasuki ruang Pidana Khusus untuk menjalani pemeriksaan lanjutan usai istirahat. Dia tidak berkomentar atas pemeriksaan dirinya. Djiloi langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Sementara, pemeriksaan dilakukan dalam keadaan tertutup. (bp009

KAPOLDA MINTA KAWASAN PERTAMBANGAN POBOYA DITATA BAIK

Senin, 17 Januari 2011 23:02

PALU, (17/1) – Untuk lebih menertibkan lokasi pemukiman dan penataan tromol dan pengelolaan limbah industri pertambangan emas di Poboya, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drs Dewa Made Parsana mengelar pertemuan dengan Walikota Palu Rusdy Mastura, bersama Satuan Kerta Perangkat Daerah di ruang Hali Minah Polda Sulteng, Senin (17/1).

Kapolda meminta kepada Pemerintah Kota melalui SKPD terkait agar memprogramkan penataan pemukiman di lokasi tambang Poboya agar lebih tertata baik dan tidak kelihatan semrawut seperti saat ini. Selain pemukiman, keberadaan tromol dan tong juga lebih ditata sehingga pengawasan dan pengelolaan limbah dari hasil tambang rakyat lebih tertata baik.

"Coba lihat sekarang di lokasi tambang, begitu semrawut pemukiman tidak tertata baik. Tromol dan tong serta penataan pengelolaan limbah tidak tertata mengerikan sekali. Kalau bisa Pemkot bisa memprogramkan penataan pemukiman dan tromol di tambang Poboya,” katanya.(BP017/BP010/BP004)

Sumber: http://www.beritapalu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=927:kapolda-minta-kawasan-pertambangan-poboya-ditata-baik&catid=34:palu&Itemid=126

2012, HOTEL SANTIKA BEROPERASI DI PALU

Selasa, 11 Januari 2011 16:38

PALU (11/01) - Hotel Santika dari Santika Grup, akan beroperasi di Kota Palu pada 2012 mendatang. Kepastian beroperasinya hotel yang berada di bawah kelompok usaha Kompas Grup ini, setelah tadi pagi dilakukan peletakan batu pertama, oleh Wakil Walikota Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu.

Turut hadir pada prosesi yang berlangsung sederhana itu, Jhoni Limbunan Pimpinan PT Akai Djaya Motor, diler Yamaha untuk Sulawesi Tengah investor yang digandeng oleh Santika Grup untuk membangun hotel 10 lantai tersebut. Dari pihak Perbankan terlihat hadir, pimpinan Bank Panin, bank BNI dan Bank Mandiri.

Sejumlah pejabat pemerintah kota serta pengusaha tampak hadir serta pimpinan DPRD kota Palu tampak hadir acara tersebut. Hotel 10 lantai yang menelan anggaran sekitar Rp34 miliar tersebut diperkirakan rampung pada 2012 mendatang. Menurut laporan pihak konsultan, pembangunan hotel yang beralamat di Jalan Mohammad Hatta Palu Timur, pelaksanaannya menyita waktu sekitar 18 bulan. (BP004)

Sumber : http://www.beritapalu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=911:2012-hotel-santika-beroperasi-di-palu&catid=34:palu&Itemid=126

7 TAHUN BEROPERASI HOTEL SANTIKA DIPREDIKSI CAPAI BEP

Selasa, 11 Januari 2011 17:19

PALU, (11/01) – Investor yang membangun Hotel Santika Palu, Jhoni Limbunan optimistis break even point (BEP) akan dicapai pada tahun ke-7 terhitung sejak Hotel Santika Palu mulai beroperasi pada 2012 mendatang. Optimisme itu diungkapkan oleh, Jhoni Limbunan, dalam upacara peletakan batu pertama pembangunan Hotel Santika Palu yang berlangsung beberapa saat lalu.

Optimisme itu, didasari atas pertumbuhan ekonomi kota Palu yang mencatat angka signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian katanya, dilihat dari okupansi hotel di kota Palu, yang setiap hari terus mengalami peningkatan drastis. Hotel 10 lantai dengan investasi sebesar Rp34 miliar itu, diperkirakan akan rampung Juni 2012 mendatang.

Dari maket hotel yang terpampang di bagian direksi kit, Hotel Santika Palu terdiri dari 144 unit kamar. Terdiri dari 85 unit kamar superior, kamar deluxe 52 unit dan junior suite 4 unit. Kemudian, family suite 1 unit, presiden suite 1 unit dan penthouse 1 unit.

Hotel yang pembangunannya didukung sepenuhnya oleh PaninBank itu, mempunyai area parkir yang cukup lapang, bisa menampung 75 unit mobil serta 30 buah kendaraan roda dua. Informasi yang disampaikan oleh pihak konsultan sekalipun berkualifikasi hotel bintang tiga namun standar pelayanan menggunakan pelayanan bintang empat. Karenanya Fasilitas pendukung seperti kolam renang akan dibangun sejajar dengan ruangan lantai dua. (BP004)

Sumber : http://www.beritapalu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=912:7-tahun-beroperasi-hotel-santika-diprediksi-capai-bep&catid=34:palu&Itemid=126

Industri Berbasis Alam Wapres Tawari Investor China

Jumat, 7 Januari 2011 | 17:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono menawarkan investor China untuk menanamkan modal dan membangun industri berbasis sumber daya alam di Papua dan Papua Barat.

"Permintaan Wapres dimaksudkan agar investor tidak saja hanya memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga bisa membangun infrastruktur agar bisa terintegrasi dengan industri lain," kata Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat kepada pers di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (7/1/2011).

Hal tersebut dikemukakan Yopie seusai pertemuan Wapres Boediono dengan Ketua State Development and Investment Corporation (SDIC) China Wang Hui Sheng. Dalam pertemuan itu, Wapres didampingi Kepala BKPM Gita Wirjawan.

Investor milik pemerintah China tersebut selama ini menjadi ujung tombak China dalam melakukan investasi di bidang pelabuhan, tenaga listrik, industri, dan kimia.

Yopie mengatakan, SDIC dalam rencana investasi di Indonesia akan lebih fokus ke Provinsi Papua dan Papua Barat.

Ia mengatakan, perusahaan China tersebut sangat tertarik dan sedang merancang beberapa alternatif untuk menanamkan modal di dua provinsi tersebut. "Wapres menyambut baik keinginan perusahaan China tersebut dan wapres minta bangun industri berbasis sumber aya alam karena di Papua sumber daya alam melimpah," kata Yopie.

Permintaan Wapres tersebut, kata Yopie, dimaksudkan agar pembangunan infrastruktur bisa terintegrasi dan bisa memberikan hasil bagi industri yang lain.

Berbagai alternatif investasi yang bisa dibangun di dua provinsi itu adalah pembangunan pembangkit listrik di aliran Sungai Mamberamo. "SDIC segera kembali ke Beijing untuk melakukan studi dan akan langsung mengirim tim teknis untuk mengkaji berbagai alternatif yang bisa dikerjakan di Papua," katanya.

Keinginan SDIC menanamkan modal ke Indonesia, kata Yopie, karena mereka menilai iklim investasi kondusif, keamanan membaik, peraturan pemda kondusif, di samping juga makroekonomi yang stabil. Untuk mempercepat keinginan SDIC, kata Yopie, Wapres minta agar melakukan koordinasi dengan BKPM agar dapat terintegrasi dengan baik.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/01/07/1752045/Wapres.Tawari.Investor.China-4

Proyek listrik 10.000 MW telat, pemerintah siapkan dana Rp 10 triliun

JAKARTA. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk mengantisipasi molornya proyek pembangkit listrik 10.000 Megawatt. Dana itu untuk mengatasi risiko fiskal akibat keterlambatan penyelesaian pabrik setrum tersebut.

Pjs Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Agus Suprijanto mengatakan, dana Rp 10 triliun itu berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2011 yang saat ini nilainya mencapai Rp 96,8 triliun. Dia mengatakan, penggunaan dana itu sudah mendapat restu dari DPR.

Agus menduga proyek pembangkit listrik berbahan bakar batubara tak bisa rampung sesuai target. Dengan demikian, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih akan menggunakan bahan bakar minyak untuk menghasilkan listrik. “Cuma mudah-mudah nggak ada masalah,” ujarnya.

Yang pasti, Agus mengatakan, pemerintah tidak akan memakai seluruh dana Rp 10 triliun tersebut. Menurutnya, penggunaan dana tersebut tergantung risiko fiskal yang dihadapi PLN. "Jadi Rp 10 triliun itu maksimal,” tandasnya.

Proyek listrik 10.000 Megawatt tahap I yang mulai dilakukan 2007 lalu ditargetkan selesai selama lima tahun. Namun, hingga saat ini, proyek tersebut baru berjalan sekitar 50%. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, proyek tersebut tidak akan selesai pada 2012 mendatang.

Sumber : http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/55840/Proyek-listrik-10.000-MW-telat-pemerintah-siapkan-dana-Rp-10-triliun

PLTU Palu Krisis Batu Bara

Kamis, 06 Januari 2011 | 16:33 WIB

TEMPO Interaktif, Palu - Pemadaman listrik kembali mengancam Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul makin menipisnya stok batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau. Stok batu bara yang tersedia tinggal hari Kamis (6/1) ini. Bila pasokan tak ada, maka dipastikan Jumat (7/1) besok akan terjadi pemadaman bergilir.

"Situasinya kritis, stok batu bara yang kami miliki saat ini terus terang hanya untuk kebutuhan hari ini saja," kata Kuasa Direksi PT Pusaka Jaya Palu Power, Djati Nugroho, pengelola PLTU Mpanau, Palu, Kamis (6/1).

Dia mengatakan, saat ini hanya mesin unit II berkapasitas 15 megawatt masih beroperasi sementara unit I sejak Senin lalu (3/1) sudah tak beroperasi karena keterbatasan batu barat. Kalau saja batu bara tak masuk hari ini, maka Unit II juga terancam berhenti beroperasi. “Tapi 8000 ton sudah kita pesan dari Kalimantan Timur, mudah-mudahan besok sampai, asal tak ada cuaca buruk,” ujar Nugroho.

Manager PLN Cabang Palu Nyoman Sujana mengatakan, jika batu bara tidak tiba dalam beberapa hari ini, dipastikan PLN terpaksa memberlakukan pemadaman bergilir.

“Pemadaman jelas akan terjadi, sebab selama ini daya yang dipasok dua mesin PLTU ke PLN cukup besar. Separuh komsumsi listrik warga Palu dan sekitarnya, setengahnya di pasok PLTU,” ujar Nyoman.

Sementara itu, sejumlah warga Palu menyatakan kecewa karena seringnya adanya pemadaman listrik secara bergilir yang dilakukan PLN Palu .

Mereka khawatir, pemadaman ini akan terjadi seperti tahun lalu di mana interval waktu pemadaman tiga jam menyala, delapan jam padam. “Listrik padam belakangan ini karena ada perbaikan gardu induk, pemadaman ekstrim tahun lalu mudah-mudahan sudah terjadi di tahun ini,”ujar I Nyoman.

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/01/06/brk,20110106-304259,id.html

PLN Targetkan Pengurangan 1 Juta Kiloliter BBM

Ekonomi - / Jumat, 7 Januari 2011 02:24 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: PT PLN (Persero) menargetkan pengurangan pemakaian bahan bakar minyak sedikitnya satu juta kiloliter per tahun. Dirut PLN Dahlan Iskan di Jakarta, Kamis (6/1) mengatakan pengurangan BBM bisa dilakukan menyusul beroperasinya sejumlah pembangkit program 10 ribu MW mulai 2011.

Menurut dia, sejumlah pembangkit berbahan bakar minyak seperti PLTGU Tambak Lorok, Semarang, PLTGU Tanjung Priok, Jakarta, PLTGU Muara Karang, Jakarta, dan PLTGU Muara Bekasi, Jabar akan dihentikan. Selanjutnya, pasokan listrik di wilayah tersebut digantikan PLTU-PLTU program 10 ribu MW.

Ia mencontohkan, PLTU program 10 ribu MW yakni Suralaya, Banten 625 MW dan Paiton, Jatim 660 MW yang akan memasok listrik ke kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang, dan Jakarta melalui sistem interkoneksi Jawa-Bali berkapasitas 500 kV. Sebelumnya, pasokan listrik di Semarang berasal dari PLTGU Tambak Lorok 1.000 MW dan tidak mengambil dari sistem 500 kV.

"Jakarta juga sedikit mengambil dari 500 kV. Lebih banyak dari PLTU Muara Karang, Tanjung Priok, dan Muara Tawar," ujar Dahlan.

Nantinya, listrik Semarang dan Jakarta akan lebih banyak dipasok dari sistem 500 kV. Untuk menunjang rencana tersebut di Semarang tengah dibangun tambahan satu trafo guna melengkapi dua trafo yang sudah ada di Ungaran. "Kalau trafo sudah terpasang, Semarang bisa mendapat pasokan 400 MW dari sistem 500 kV dan salah satu mesin PLTGU Tambak Lorok bisa dimatikan," ujarnya.

Kemudian, Semarang juga akan mendapat tambahan 600 MW setelah beroperasinya PLTU 10 ribu MW di Rembang berkapasitas 2x315 MW. Pasokan listrik PLTU Rembang masuk ke Semarang melalui sistem 150 kV.

"Semarang akan dapat 1.000 MW yang berasal dari sistem 500 kV sebanyak 400 MW dan 600 MW dari Rembang. Dengan demikian, PLTGU Tambak Lorok akan dimatikan semua pada pertengahan 2011," katanya.(Ant/DSY)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/ekonomi/news/2011/01/07/38754/PLN-Targetkan-Pengurangan-1-Juta-Kiloliter-BBM

RIBUAN PENAMBANG EMAS TOLAK PT CPM

Senin, 03 Januari 2011 15:23

PALU (3/1) - Ribuan penambang emas di Poboya, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (3/1) siang berunjukrasa di kantor Walikota Palu, Gedung DPRD Kota Palu, dan Mapolda Sulawesi Tengah. Mereka mendesak agar PT CPM tidak meneruskan niatnya melakukan pemboran (drilling) di kawasan tersebut.

Agus Walahi, Ketua Barisan Muda Tara (batara) yang memimpin aksi unjukrasa itu menyatakan, masuknya PT CPM dapat menjadi ancaman bagi ribuan warga, baik penambang, pemilik tromol, tong, dan pemilik lubang. Mereka akan kehilangan pekerjaan. Lebih-lebih lagi bagi tenaga pemikul material tambang, pembeli emas dan pedagang di areal tambang, semuanya akan tergusur oleh ekspansi perusahaan tambang.

“Masyarakat ini mau dibawa kemana kalau rencana eksplorasi oleh PT CPM itu dilaksanakan. Saya tidak bayangkan, akan banyak terjadi masalah sosial di daerah ini,” kata Agus Walahi.

Wakil Walikota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu yang menerima para pengunjukrasa menyatakan, untuk menghentikan operasional PT CPM, harus dilakukan melalui mekanisme yang sudah diatur. “Karena CPM masuk dengan aturan dan ada mekanisme yang tertuang dalam kontrak karya, maka untuk membatalkannya juga harus melalui mekanisme dan aturan,'' kata Mulhanan di depan ribuan penambang.

Menurut Mulhanan, pembatalan operasional PT CPM hanya bisa melalui Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian usulan itu disampaikan kepada pemerintah pusat di Jakarta. ''Karena perizinan berupa kontrak karya itu dikeluarkan pemerintah pusat,maka untuk membatalkannya juga harus melalui pemerintah pusat. Mungkin salah satu poin yang bisa diajukan nantinya adalah dengan adanya penolakan dari kalangan penambang,” kata Mulhanan Tombolotutu.

Setelah menggelar unjukrasa di kantor Walikota, para pengunjukrasa dengan menggunakan truk, sepeda motor, dan mobil angkot ini mendatangi Kapolda dan meminta agar sejumlah penambang yang ditangkap dalam kasus bahan bakar, agar dibebaskan.

Dalam pertemuan dengan perwakilan di Mapolda Sulteng turut dihadiri Wakil Gubernur Sulteng Achmad Yahya. Menurut Achmad Yahya, pihaknya siap memberikan jaminan bagi penambang yang ditangkap agar bisa ditangguhkan.

Sementara Kapolda Sulteng, Komisaris Besar Polisi Dewa Parsana mengaku sudah memahami tuntutan para penambang. Tetapi akan mengkaji lebih jauh secara bersama-sama dengan pemerintah propinsi agar penambang tidak kehilangan pekerjaan. (BP009)

Sumber: http://www.beritapalu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=876:ribuan-penambang-emas-tolak-pt-cpm&catid=34:palu&Itemid=126